Indonesia FP

Debates on reworking Indonesia’s foreign policy have been going on for the past 3 years. The issue becomes more salient recently with some experts calling on changing Indonesia’s FP, especially not to put ASEAN as its first circle any longer. One of the duties the current presidential candidates must address is this FP issue. What do they think and say about this?

Singh, Lanjutkan

Partai Kongres memenangi pemilu bulan ini dan kembali menempatkan kader terbaiknya, Manmohan Singh, ekonom lulusan Oxford, sebagai Perdana Menteri India. Pemilu terbesar di negara demokrasi paling besar di dunia ini punya makna yang berarti bagi dunia. Program reformasi ekonomi India dan kebijakan antisipasi krisis global akan tetap dilanjutkan oleh Singh.

Kekhawatiran sementara pihak bahwa koalisi pemerintahan hasil pemilu ini labil tidak terjadi. Partai Kongres dan beberapa partai minor lain menguasai mayoritas kursi di Parlemen India, di luar partai komunis yang selama ini dianggap mengganjal reformasi Singh. Satu hal lagi, hasil pemilu India lalu membawa perubahan bahwa politik kasta, “aliran” kalau di Indonesia, tidak lagi sepenuhnya berlaku karena Kongres didukung juga oleh para pendukung tradisional partai oposisi BJP dan partai daerah yang memenangkan Mayawati di Kerala, India Selatan. Namun, hasil pemilu ini pun menyembulkan politik jenis baru: politik elit dan oligarki yang semakin kokoh.

Bisakah reformasi ekonomi lantas tidak terganggu leh politik jenis baru ini? Itulah salah satu tantangan domestik Singh ke depan.

The ‘strongest’ party

If anyone looking for an example of a strong party, Singapore’s PAP may be the answer. The People’s Action Party was established in 1957, two years before independence, and since 1959 it has been reigning the city-state uncontested. The key to understand why it has been very strong, perhaps, the strongest party in Southeast Asia, is its merging with the state. Hence, a party state (Rodan, 2004). Mass is depoliticized, bureacracy is kept isolated from any interests, and politics thus is the domain of few elites – the PAP elites. If PAP were turned down, Singapore might follow.

“Neolib”

For the past one week, ‘Neolib’ has been the buzzword in Indonesia’s mass media. From academics, activists, to lay men, the word has been hotly debated. This is due to the candidacy of Boediono, Indonesia’s Central Bank Governor who just resigned from the post, to run with SBY, the incumbent. Boediono may perhaps be labelled as the extension of IMF, neoliberal hardliner, pro-capital policies, and in the end, a salesman of Indonesia’s assets.

That is what has been discussed. But to my surprise, a friend of mine, who just managed to secure a seat for the next DPR RI from Jateng II constituency (Demak, Kudus, and Jepara), was told by one of his constituents that down there in the villages people do not know what ‘Neolib’ is. When trying to ask a Democrat party activist regarding the buzzword what ‘neolib’ was, he got the reply, “In a nutshell, ‘Neolib’ is BLT (cash aid assistance), PNPM (cash programme for villages), and BBM turun (fuel price lowered)!!

Indeed, common people just believe it. Perhaps, those anti-neolib advocates must learn to convey those big words to be easily comprehended by common people. Say, ‘Neolib’ means “persistently unemployed” alias “nganggur terus”.

JK, SBY, dan Mega

Those three presidential candidates are by template the same. Neoliberals and New-Order bred. What distinguishes them is the public image they want to mark inside our head (so-called “the picture in our head).  JK a nationalist with sovereign economy concept, SBY with anti-free market system, and Mega with pro-poor concept. Everyone looks the same. What distinguishes them to excel is just the way each is going to convey to the voters. JK well-articulate, SBY highly-normative, and Mega lightly-laden.

The End of Sri Lankan War

Salah satu perang paling lama di dunia (26 tahun) telah berakhir. Tugas utama Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa adalah merubah kemenangan militernya menjadi perdamaian yang permanen. Ingin tahu sejarah konflik etnik Sri Lanka, silakan kunjungi: The rise and demise of Sri Lankan conflict

Sekuritisasi isu pasca-BBM

Satu minggu setelah saya pulang dari Singapore, tepatnya tanggal 24 Mei 2008 malam, pemerintahan Yudhoyono yang diwakili oleh Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Yusgiantoro, dan Menkokesra Bakrie mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar 28.7% khususnya untuk premium: dari harga 4500 menjadi 6000 rupiah per liter.

Sontak malam itu juga, kebijakan anti-rakyat itu disambut dengan unjuk rasa berbagai kalangan khususnya mahasiswa dan berakhir dengan ‘perang’ batu dan botol antara polisi anti huru-hara dengan mahasiswa UNAS. Unjuk rasa di berbagai kota setelahnya oleh mahasiswa, buruh, maupun lapisan sosial lainnya tuntutannya tunggal: tolak kenaikan harga BBM yang dilakukan rejim Yudhoyono ini.

Selama satu minggu setelah pengumuman oleh para menteri itu (I was wondering if Yudhoyono himself should have been at the front in announcing the price hike – but I realized that he would never dare to use his own hands to clear the problems. Let the ministers and others do the risky jobs while he enjoys watching), situasi sosial pun memanas karena demontrasi di berbagai kota. Bentrok polisi vs mahasiswa, penyegelan kantor Pertamina, penyetopan truk tanki BBM, dan aksi damai lainnya mewarnai berita media massa – koran dan televisi.

Tetapi seketika itu pula, saya menyaksikan agenda yang luar biasa jahat yang dilakukan oleh pemerintahan Yudhoyono ini. Sejak pengumuman kenaikan harga BBM itu, berita di berbagai koran dan televisi langsung disorot habis-habisan dari sisi keamanan. Demo mahasiswa dikriminalisasi (katanya mahasiswa yang memulai bentrok, ganja dan granat ditemukan di kampus). Gerakan mereka dibilang disusupi elit yang jadi musuh politik presiden sekarang. Pendek kata, mahasiswa sudah seperti preman katanya.

Alhasil, opini masyarakat pun mengolok-olok gerakan mereka: “bisanya demo”, “daripada demo mbok bikin konsep”, “solusinya dong”, dan lain sebagainya. Dalam hati saya berkata, Lha kalau mahasiswa  suruh bikin konsep, bikin solusi, sampai dengan kebijakannya, nggak usah ada pemerintahan saja sekalian. Itu semua kan tugas dasar pemerintah! Logika dalam opini publik tadi memang terlihat “mulia” tetapi sebenarnya sudah dipermainkan pemerintah yang tidak mau dibilang anti-rakyat dengan menaikkan harga BBM.

Sejak mahasiswa dikriminalisasi demikian, berbagai berita di koran dan terutama di televisi menjadi semakin menyesatkan. Saya melihat ada sekuritisasi isu pasca kenaikan harga BBM yang sangat jahat itu. Artinya, segala informasi dan opini publik pasca kenaikan itu digiring dengan sistematik agar orang-orang  (khususnya kelas menengah ke bawah yang pada nonton televisi) lupa dan memaklumkan perilaku jahat pemerintahan Yudhoyono yang telah berdusta kepada rakyat dengan dimunculkan kejadian dan peristiwa yang ujung-ujungnya ingin mengatakan “ada isu lebih penting daripada ngurusi naiknya BBM yaitu soal keamanan”.

Sekonyong-konyong, seminggu setelah protes BBM semakin santer di berbagai kota, tanggal 1 Juni lalu terciptalah penyesatan isu oleh pemerintah (yang dijalankan oleh media massa) dengan dramatisasi kejadian Monas antara FPI vs AKKBB. Benar saja, sejak itu bahkan sampai sekarang, media masih mencoba menjual dan mendramatisasi habis-habisan isu “kekerasan”-nya FPI dan nasib Ahmadiyah – persoalan agama yang tidak pernah tuntas dibahas. Orang pun banyak berdebat. Ada yang pro FPI, pro AKKBB, pro Ahmadiyah, dan kekerasan demi kekerasan pun bergulir. Persis seperti harapan pemerintah karena kemudian orang lupa soal BBM. Dengan adanya “kekerasan” FPI, orang akan berpikir “wah benar juga, ternyata kita harus dukung pemerintah agar negara aman dan hukum tegak untuk mengusut kekerasan oleh siapapun dimanapun”.

Sekuritisasi pertama sukses. (Sekuritisasi di sini juga boleh dimaknai sebagai penyesatan). Tidak berhenti pada FPI. Pemerintahan Yudhoyono masih belum puas menyesatkan rakyatnya. Ditengah isu FPI mulai meredup (dan Munarman sudah menyerahkan diri ke polisi dan anehnya tidak pernah muncul lagi), Deplu RI menyulut ‘perang’ dengan Malaysia atas kasus helipad Malaysia di Kalimantan.

Helipad Malaysia di daerah perbatasan diprotes karena dianggap “ancaman” keamanan nasional dan melanggar perjanjian SOSEK MALINDO yang sudah lama dijalankan. Membidik Malaysia memang cara mudah untuk menyesatkan isu BBM. Selain Malaysia sendiri yang akhir-akhir ini selalu bermasalah dengan Indonesia (TKI ilegal, serdadu bayaran asal Indonesia, lagu rasa sayange, Sipadan-Ligitan),
menyulut ‘perang’ dengan Malaysia dikira akan menggerakkan orang-orang yang sudah sengsara karena BBM naik menjadi patriotik untuk “Bela negara Indonesia”.

Sampai sekarang Yudhoyono tampaknya masih berharap sekuritisasi (lagi, bisa dibaca sebagai penyesatan) dengan cara mengkriminalisasi Malaysia bisa membakar emosi warga. Syukur-syukur cap jempol darah seperti tahun 2005 lalu pada kasus Ambalat.

Sementara sekuritisasi kedua sedang berjalan, media massa mulai menggerojok dengan isu kekerasan lainnya baik itu gang Nero asal Semarang, kekerasan di STIP gaya STPDN, dan entah apalagi kalau-kalau isu helipad jadi layu sebelum berkembang besar.

Betapa sebenarnya pemerintahan Yudhoyono (yang tampaknya juga disengaja digawangi oleh media massa besar – terutama mereka yang dekat dengan sang presiden seperti MNC, Bakrie, dan Para group) telah berbuat jahat sengaja menyesatkan pikiran masyarakat yang sudah ditindasnya karena kesusahan BBM lewat pencekokan isu-isu palsu seperti kekerasan FPI, ancaman Malaysia, premanisme pelajar a la Nero dan STIP, dan entah apalagi.

Kalau mau sedikit mengingat-ingat jahatnya presiden bernama Yudhoyono beserta aparatusnya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kenaikan harga BBM sejak tahun 2005, selalu saja ditutup oleh isu keamanan yang “gawat”. Maret 2005, begitu BBM naik, isu Ambalat ditiupkan dan berhasil membakar emosi orang hingga rela bercap jempol darah. Koran dan TV pun senang – bad news is good news. Oktober 2005, begitu BBM naik 128%, rumah Azahari di bom oleh Densus 88 (tanpa kita pernah tahu apa betul Azahari ada dan bentuknya seperti apa). Lagi, media pun senang karena bisa bikin film dokumenter.

Semua itu palsu! Mari kita sadar, BBM Naik adalah kejahatan rejim ini – Yudhoyono adalah presiden negeri ini yang paling jahat karena hanya dalam tiga tahun BBM naik 4000%! Jangan sampai kita dijebak pemerintahan Yudhoyono dan media massa sebagai corongnya dengan isu kekerasan dan ancaman ini itu.

Government of Indonesia vs. NAMRU-2

When it comes to facing the United States (even without pressures), the government of Indonesia (GoI), a.k.a Yudhoyono, will always succumb itself to the States. Freeport & Exxonmobile left untouched. Calling Iran brother but backing up 2007 resolution. Giving leeway for Microsoft to rule in ministry offices.

And now, letting the already long-expired Naval Medical Research Unit – 2 go on and on as if Yudhoyono never reads newspapers or follow news. Mental budak (a Mentality of self-slavery) !

By the way, perhaps he really never reads or follow news (and prefer going for cinemas and shedding his tears to fool voters in the end) because I remember when Lapindo victims crying and complaining about that Yudhoyono’s minister’s mining company’s unjust compensation, Yudhoyono just reacted stupidly saying “…really? Is that what happened?”.

Where the hell have you been, man?

Purchasing Law

I was really stunned when reading yesterday’s news. An MP from an Islamic party (PPP, United Development Party) namely Al Amin Nasution was caught red-handed by Indonesia’s Anti-Corruption Commission (KPK) in Ritz-Carlton Hotel, Jakarta at dawn at 3 AM.

He was caught by the apparatus at hands with 71 million rupiah (around S$11,000) of total deal 3 billion rupiah. It was a bribery from Bintan’s (Riau Islands) local official, the provincial secretary. In addition to the bribery was a woman as a ‘bonus’ .

The bribery was meant to tweak a law on forestry being discussed in the national parliament. The law was supposed to protect some forests not to be used for industrial purposes. But with the bribery involved, the other way around took place. The MP and Bintan official tried to strike a deal of changing it into a law for protecting forests for industrial purposes.

In the hindsight, the Bintan local government must have struck another deal to give the forest concession to, perhaps, a mining company in Bintan. And the MP must have generated a lot of money to prepare for another re-election next year.

I learnt that Al Amin’s case is not in a vacuum. I believe that many of Indonesia’s laws being drafted in the Parliament both by MPs and the Government in Jakarta have been a trading arena for MPs, government officials, and (multi-national) companies.

The difference is that some case are ‘unfortunately’ exposed in the media, some are well-kept and hidden in the closet. The business of purchasing law by MPs, government, and companies has been more common now in Indonesia even under the so-called anti-corrupt Yudhoyono government.

With this case of Al Amin, KPK seems to show its muscle that everyone regardless their positions, even MPs with political immunity , could be raided. I support this movement.

KPK may have recently also managed to raid outlaw conglomerate Sjamsul Nursalim’s right-hand Artalyta, Attorney Urip, and others. But KPK should not blind their own eyes that government and companies trading the laws, just like abovementioned MP was doing, cannot be probed with KPK’s sophisticated mechanisms. (KPK can tap on the (mobile) phones, KPK can do what police can do now).

Government could be the biggest corruptor but elusive to track by conventional mechanism. It will always justify itself that what the government is doing is a policy, not a corruption.

What about Yudhoyono’s decree 2/2008 in support for changing preserved forest to be industrial forests not long ago? Using our healthy rationale, it just should not be done by him. But why he did it? Isn’t it basically the same as what the MP was just doing? I smell the government is trading the forest law as well with those foreign mining companies. There are thirteen of them. Australia’s Newscrest is one of them.

What about the fate of central bank’s abused liquidity case? It is a big case but suddenly stopped after attorney Urip and his colleague, Kemas Yahya, were fired? And what about Soeharto’s family case which was just dropped invalid few weeks ago? What happened to all those bigger cases, KPK?

Yudhoyono government and KPK have left too many questions unanswered. In an exam, those should be graded NIL! Failed! Not passed! Dropped out!

By the way, Al Amin’s case is now just a hype by media. What is more disappointing regarding the MP’s case is how media (detikcom, kompas, and perhaps others starting today) has been framing this issue as just a matter of “who is the bonus woman, is it part of gratification, what about Al Amin’s wife who is a celebrity (a dangdut singer), how would Al Amin’s party (PPP) react, and alike”.

“Amazing”. I guess this is why voters are always fooled. They are made by such cheap journalism to think about gossips rather than the crux of the problem: the business of law, the purchase of law, the trading of law.

I guess SLANK, an Indonesian rock band, is more highly-educated than those journalists. They put it very nicely in their song that

“in Senayan (the place where MPs and government are drafting the law in Jakarta)

there are lawmakers drafting law (UUD)

but money is what they actually want (Ujung-Ujungnya Duit)…”

My recommendation to SLANK: they should also add government’s role in the “UUD”. It takes two to tango.

Blocking Fitna, Banning Youtube?

Certainly not. The government of Indonesia (GOI) via the Ministry of Communication and Information Technology, should not block Youtube and other similar net services just because to prevent Muslims in Indonesia being fooled by Wilders’ Fitna movie. The movie should be condemned since it was just based on Wilders’ ‘freedom of anarchy’ (not speech) to merely gain his party’s popularity in the Netherlands at the expense of Islam.

GOI i.e. Yudhoyono should exert its diplomacy actively against such defamation conduct to show that Muslims in Indonesia objected Wilders’ extremism. Wilders has done the damage. But it turns out that he chose the vague way. Unclearly objecting it, he instead urged Muslims in Indonesia to calm down and, this is the latest from, via the Ministry to blocking any sites with Fitna content. Youtube is then banned in Indonesia. The President should act more smartly.